Ombudsman RI : Kemenkumham Telah Laksanakan Seluruh Saran terhadap Kebijakan Lalu Lintas WNA

Jakarta - Hasil kajian Ombudsman RI menunjukkan bahwa Kemenkumham telah

melaksanakan seluruh saran kebijakan lalu lintas WNA ke Indonesia semasa penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya adalah penerbitan Permenkumham No. 34 tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Baca juga: Hari Kedua Operasi Patuh Rinjani Polres Lotara Tindak 30 Pelanggaran

"Kami mengapresiasi respon ditjen imigrasi bahwa saran dari Ombudsman dapat dijalankan sebaik-baiknya. 

Seperti kita tahu selama pandemi isu perlintasan mendapat perhatian luas dari masyarakat, " ungkap Ketua Ombudsman, Muhammad Najih saat memberikan sambutannya di Gedung Ombudsman RI, Kamis (14/09/2022).

Baca juga: Miliki Shabu 11,98 Gram, Polisi Ringkus 2 Terduga Pelaku Di Kecamatan Brang Rea

Ia melanjutkan, sangat penting menjaga agar perlintasan keluar/masuk negara tidak hanya memenuhi syarat administratif tetapi juga standar kesehatan. Hal ini guna menjamin tidak ada kerugian yg bisa timbul di kemudian hari.

"Ombudsman melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan praktis yang dilaksanakan di keimigrasian misalnya Permenkumham No 27 Tahun 2021 tentang pembatasan Orang Asing masuk ke Indonesia dalam masa PPKM. Kami melihat pelru ada evaluasi kebijakan

Baca juga: Berhasil Amankan 4 terduga Kasus Narkoba, Satresnarkoba Polresta Mataram Mendapat Apresiasi dari IRT Setempat

keimigrasian di masa pandemi dan ini direspon baik oleh Imigrasi, " pungkas Najih.

Beberapa poin saran kebijakan lalu lintas WNA ke Indonesia itu antara lain:

Baca juga: Polres Sumbawa barat gelar Operasi Patuh Rinjani 2022, dilaksanakan pagi dan sore Tindak 96 Kendaraan.

Penerbitan Permenkumham No. 34 tahun 202, Pengetatan permohonan visa, yakni membuat ketentuan tentang pihak penjamin, Peningkatan kompetensi petugas penginput data di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), Integrasi data perlintasan WNA yang masuk RI, data izin tinggal dan data permohonan paspor, Kemenkumham terus melakukan sinkronisasi data dan pengembangan Master Data Management (MDM) yg meliputi distribusi, konsolidasi, sinkronisasi dan data cleansing.

Selain itu, Ombudsman berharap agar pelayanan Visa on Arrival dapat semakin maksimal dengan fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai.

Baca juga: Satresnarkoba Polresta Mataram Musnahkan BB berupa Sabu seberat 499,55 gram Netto

Sehubungan hal tersebut, Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Amran Aris yang hadir secara langsung menyampaikan bahwa Imigrasi saat ini menyelenggarakan layanan Visa on Arrival dengan skema pembayaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 225 Pasal 28.

"Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa collecting agent dilarang mengenakan biaya atas transaksi setoran Penerimaan Negara kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Sektor. 

Ada beberapa negara seperti contohnya Turki telah menerapkan biaya tambahan untuk pengajuan Visa on Arrival sebelum tiba di negaranya, namun kita menerapkan PMK 225 sehingga terkait layanan pembayaran seperti ini akan dikoordinasikan lebih lanjut, " jelas Amran.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Sistem Teknologi dan Informasi Keimigrasian, Agato P. P. Simamora menambahkan, biaya tambahan yang dimaksud adalah biaya remitansi (swift) dari bank di luar negeri ke akun bank di Indonesia.

"Kami ingin ada aplikasi yang langsung bisa bayar dari luar negeri. Kalau kode billing, hambatannya adalah tidak ada nomor aku atau nomor bank. Maka harus ada rekening penampung, akan tetapi masih terbentur izinnya. Terkait hal ini, Menkumham sudah mengirimkan suratnya dan sedang menunggu tanggapan, " ujar Agato.

Baca juga: Tim Puma 1 Tangkap Pemuda Terduga Pencuri Handphone dan IRT Selaku Penadahnya

Dalam kurun waktu Maret-September 2022, tercatat sebanyak 216.353 Visa on Arrival tujuan Wisata telah diterbitkan Imigrasi. Pengguna VoA didominasi oleh warga negara Australia, Singapura, Malaysia, Cina dan India.(red)